RKPD Tahun 2022 memuat: a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap OPD diwajibkan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya. Monitoring adalah kegiatan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan rencana dari segi arah, tujuan, dan ruang lingkup kegiatan. Kontak Info Bappeda Provinsi Papua Jl Soa Siu Dok II Bawah Kompleks Kantor Gubernur Jayapura - Papua - Indonesia Email : info@bappeda. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris. Untuk membekali para Auditor APIP Daerah dengan pengetahuan tentang konsep, paradigma dan peran, standar dan etika, serta praktik dasar dan tata cara pelaksanaan Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pemerintah Daerah. Proses penyusunan RPD Tahun 2024-2026 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1) Persiapan penyusunan. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. 11. Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja dan Pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dan dokumen lain yang mempunyai kedudukan strategis untuk menjembatani antara perencanaan dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk periode 1 (satu) tahun. 00. ID : 9 HLM. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. (2) Sub. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BEKASI, NOMOR : 28 TAE:UIT 2019 TENT ANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 PERATURAN BUPATI BEKASI ·Mengingat Menimbang ,. Kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini berlandaskan pada beberapa dasar hukum seperti dibawah ini: 1. Judul. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun RencanaMenengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 15. bahwa untuk sinergi perencanaan program kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pedoman untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; c. c. Pejabat yang. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat tema pembangunan yang dijabarkan ke dalam sasaran dan prioritas pembangunan. riau. Tugas Pokok dan Fungsi Oleh: IRWAN GUNIAWAN, SH • Terakhir diperbarui: 1 tahun yang lalu BERDASAR PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 118 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA. Kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja KL), adalah dokumen. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 58 Tahun 2019. ABSTRAK : - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran perencanaan pembangunan tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Peraturan Walikota Surakarta Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota. Tahapan penyusunan Rancangan APBD ini, terdiri dari: Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun rencana; 2) Daerah yang belum melakukan perubahan RPJMD, untuk segera menyelaraskan dokumen RPJMD dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan hasil penyelarasan RPJMD dirnaksud menjadi Lampiran Dokumen RPJMD Perubahan serta menjadi salah satu dasar pedoman pada saat. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan di daerah sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 perlu menyusun Rencana. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi DaerahPemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 13. Indonesia, Kota Palopo. Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya 2022 2 I. kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Daerah (Berita Negara. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023. Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur untuk Tahun 2023, yang disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2023, yang merupakan penjabaran dari arah tematik pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 periode kelima dan disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan dan Program Strategis Nasional serta. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan. Tipe Dokumen. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. RKPD Tahun 2022 merupakan perjabaran RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1. Link download Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 . Secara subtansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan,. 9. ABSTRAK: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir. 24. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana. Kebijakan. 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran. Indonesia,. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; m. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai. Persiapan penyusunan; b. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2022, No. 2. Maksud dan Tujuan 1. Menurut Badrudin (2012), APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2020. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemer intah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 39. No. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 20202016 TENTANG. Keuangan Daerah Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan. Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021,RKPD Tahun 2021 dan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menerapkan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; Tipe Dokumen. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah(Renstra-SKPD yang merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini. 10. U. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022. Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta memperhatikan sinkronisasi dengan Perencanaan ditingkat Provinsi Jawa Timur dan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 dengan Peraturan Bupati; Mengingat : 1. Sebagaimana diamanatkan dalam. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun. 13. Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sugeng Hariyono membuka rapat finalisasi penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diselenggarakan secara hibrid pada. 13. 11. Banjarnegara - Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Baperlitbang) Kabupaten Banjarnegara menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja. Tipe Dokumen. ABSTRAK: Dasar pertimbangan: bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan di daerah sebagai pelaksanaan RPJP Tahun 2006-2025 perlu menyusun RKPD Tahun 2022; berdasarkan pasal 104 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 , RKPD Kabupaten ditetapkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020. Pekanbaru, Agustus 2019 ABSTRAK: a. METADATA PERATURAN. arah kebijakan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 berdasarkan kebijakan pembangunan nasional tahun 2023 a). tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 diubah sebagai berikut: 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun. pedoman Pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah; d. Peraturan tersebut terdiri dari 4 pasal yang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2022. Peraturan Daerah P rovinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Bogor Nomor 62 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2021; Dalam Pasal 2 ayat (1), dijelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 24 Tahun 2020. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 . Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 27 Tahun 2021 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Subang Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau disebut juga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. 1. jangka menengah, dan rencana kerja pemerintah daerah sebagai rencana kerja tahunan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 142 ayat (1). Penyusunan rancangan awal;. format isian fasilitasi rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 ii. 590 -2- 2. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022. 5 13. U. Penyusunan RKPD tersebut sudah dimulai sejak Desember 2022 lalu. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 apabila hasil pelaksanaan pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu disusun perubahan RKPD Tahun 2022; b. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUADalam hal ini, Perpres 108 Tahun 2022 diundangkan untuk menetapkan Rencana Kerja Pemerintah periode tahun 2023. Progo Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 42), diubah sebagai berikut: 5 1. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017 Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri 1 . Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja KL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk. 17 Tahun 2003, UU No. bahwa untuk sinergi perencanaan program kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pedoman untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590); i. Rencana Kerja juga mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, forum. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; c. Dalam penyusunannya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus memenuhi tiga prinsip sebagai berikut: Participative, yaitu rakyat harus harus turut serta dalam prosesnya. Download * Klik pada nama file untuk melakukan pratinjau. id – PERMENDAGRI Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. 2016. Implikasinya adalah setiap OPD perlu menyusun Dokumen Renja Perubahan. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun. 5. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022. 27 Tahun 2014 RKPD merupakan singkatan Rencana Kerja Perangkat Daerah. DASAR HUKUM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENGANGGARAN : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); h. Karena secara langsung masyarakat akan menikmati keuntungan dari hasil perencanaan jika mereka ikut andal dalam prosesnya. serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH. 3. prioritas pembangunan Daerah; c. serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Permendagri No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Donggala tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan. Tahun Pengundangan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 merupakan penjabaran dari basil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dengan mengacu Rencana Kerja Pemerintah (RKP), kondisi lingkungan strategis daerah, basil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun sebelumnya dan Rancangan Rencana Kerja. FILE-FILE PERATURAN PERBUP SINJAI NOMOR 23 TAHUN 2020. d. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. U. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2021. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sugeng Hariyono membuka rapat finalisasi penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diselenggarakan secara hibrid pada. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53,. Rencana Pembangunan Jangka. 11. disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Untuk Periode 1 (satu) tahun. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Peraturan Bupati Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021, Berisi Tentang: 1. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana. Rencana Startegis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan berdasarkan kemampuan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa tujuan dan mekanisme pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 belum sesuai dengan tujuan dan mekanisme. Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturPeraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2023. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Perubahan RKPD Tahun 2019 adalah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ambon Tahun 2020. Judul. 1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara. Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Kerja Pemerintah Daerah. . Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 11. Jumat, 12 Maret 2021, bertempat di ruang rapat Geopark Rinjani Kantor Bappeda Provinsi NTB diadakan kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2022, yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. 16. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buton Tahun 2018; bahwa Rencana Kena Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2018 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2018; bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (2) Undang. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau disebut juga Rencana. Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan melalui dua tahapan yang merupakanPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518); 18. Yogyakarta yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana. May 11, 2023. H. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Daerah periode 2024-2026, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu). Jakarta – Pemerintah mendorong semua daerah segera melakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496); 27. Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota; 24.